KEPMENKES 715 TAHUN 2003 PDF

Konstruksi : Bangunan untuk kegiatan jasaboga harus memenuhi persyaratan teknis konstruksi bangunan yang berlaku Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan. Lantai : Permukaan lantai rapat air, halus, kelandaian cukup, tidak licin dan mudah dibersihkan. Langit-langit : 1 Bidang langit-langit harus menutup atap bangunan. Pintu dan Jendela : 1 Pintu-pintu pada bangunan yang dipergunakan untuk memasak harus membuka ke arah luar. Pencahayaan : 1 Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efektif.

Author:Kagabar Mot
Country:Bahrain
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):7 September 2018
Pages:284
PDF File Size:19.7 Mb
ePub File Size:17.15 Mb
ISBN:950-7-93759-941-8
Downloads:45042
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Mezicage



Keamanan makanan pada dasarnya adalah upaya hygiene sanitasi makanan, gizi dan safety. Hygiene Sanitasi Makanan adalah pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Ukuran keamanan makanan akan berbeda satu orang dengan orang lain, atau satu negara dengan negara lain, sesuai dengan budaya dan kondisi masing-masing.

Untuk itu perlu ada peraturan yang menetapkan norma dan standar yang harus dipatuhi bersama. Di tingkat internasional dikenal dengan standar codex, yang mengatur standar makanan dalam perdagangan internasional yang disponsori oleh WHO dan FAO.

Di Indonesia dikenal dengan standar dan persyaratan kesehatan untuk makanan. Standar dan persyaratan kesehatan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tujuan Instruksional Khusus Peserta mengetahui, memahami, mengerti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hygiene sanitasi makanan. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No. Pemerintah yang bertugas dalam : a. Menyusun standar dan persyaratan, termasuk persyaratan hygiene sanitasi secara nasional. Melakukan penilaian akan terpenuhinya standar dan persyaratan yang teljh ditetapkan. Memberi penghargaan bagi yang telah mentaati ketentuan dan menghukum bagi yang melanggar ketentuan.

Menyediakan informasi dan memberikan penyuluhan dan konsultan atau perbaikan. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan baik medis, non medis maupun penunjang. Pengusaha Makanan dan Penanggung Jawab Produksi, berkewajiban : a. Menyusun standar dan prosedur kerja, cara produksi yang baik dan aman.

Mengawasi proses kerja yang menjamin keamanan produk makanan. Menerapkan teknologi pengolahan yang tepat dan efisien. Meningkatkan keterampilan karyawan dan keluarganya dalam cara pengolahan makanan yang hygienis. Mendorong setiap karyawan untuk maju dan berkembang. Masyarakat dan Konsumen khususnya, berkewajiban dalam : a. Mengolah dan menyediakan makanan di rumah tangga yang aman. Memilih dan menggunakan sarana tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan laik hygiene sanitasi.

Memilih dan menggunakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya bagi kesehatan seperti pewarna tekstil, borax, formalin, makanan yang sudah rusak atau kadaluwarsa. Menyuluh anggota keluarga untuk mengkonsumsi makanan yang aman. Melaporkan bila mengetahui terjadi kasus keamanan makanan seperti makanan yang tidak laik, keracunan makanan atau gangguan kesehatan lainnya akibat makanan.

Membentuk organisasi konsumen untuk membantu pemerintah dalam menilai makanan yang beredar. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 1. Undang-undang Nomor 4 tahun tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Kesehatan Ps. Undang-undang Nomor 32 tahun tentang Pemerintah Daerah. Pokok — Pokok Penting Dalam Pengaturan 1. Pasal 21 Pengamanan makanan dan minuman 1. Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.

Setiap makanan dan minuman yang dikemas, wajib diberi tanda atau label yang berisi : a Bahan yang dipakai c Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa d Ketentuan lainnya 3.

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman ayat 1 , ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal Kesehatan Lingkungan 4. Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

Sanksi Hukum 1. Pasal 80 ayat 4 - a Mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan dipidana penjara 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp. Pasal 84 ayat 2 Menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan atau tidak memiliki izin dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. Pasal 85 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ps.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ps. Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pangan. Ketentuan Umum Pasal 1 butir a : Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi komsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Butir b : Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Sanitasi Pangan Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan. Pasal 5 Sarana dan atau prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi Pasal 6 Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib : 1.

Memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia. Menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala. Menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan persyaratan sanitasi.

Pasal 7 Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi. Pasal 8 Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Bahan Tambahan Pangan Pasal 10 1. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan dilarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 d. Sanksi hukum Pasal 55 dan 56 Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini karena : 1. Dengan sengaja : dipidana penjara paling lama 5 lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. Karena kelalaiannya : dipidana penjara paling lama 1 satu tahun dan atau denda paling banyak Rp.

Pasal 1 butir 1 Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya akan tetapi bukan obat. Pasal 2 Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk tiap jenis makanan.

Pasal 4 Makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sebelum diproduksi diimport dan atau diedarkan harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 2 Makanan yang wajib didaftarkan adalah makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun berasal dari import, yang : a Diproduksi, disimpan dan diedarkan dengan nama dagang atau merk perusahaan.

DRABINKA EURO 2012 PDF

Kepmenkes 715 MENKES SK v 2003 Jasa Boga

Dule Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan kepkenkes dan tenaga kependidikan offsite Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti. Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. Kepler font Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri offsite.

SAICA LEGISLATION HANDBOOK 2014 PDF

Nomor 715 Menkes Sk v 2003

.

DEEP PLAY BALINESE COCKFIGHT PDF

KEPMENKES 715 TAHUN 2003 PDF

.

EL DIARIO DE UN SEDUCTOR KIERKEGAARD PDF

.

Related Articles