KASUS SIPADAN DAN LIGITAN PDF

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan luas: Kronologi sengketa Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Ini, gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun cottage.

Author:Brasida Kigashicage
Country:Eritrea
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):25 July 2015
Pages:14
PDF File Size:17.14 Mb
ePub File Size:15.53 Mb
ISBN:443-5-52859-982-3
Downloads:49729
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Kazisho



Namun hingga hari ini, masih banyak yang belum memahami ataupun juga tidak mau memahami duduk perkara dari sengketa tersebut sehingga kesalahpahaman mengenai kasus Ligitan-Sipadan tidak terelakkan. Persidangan di Mahkamah Internasional dalam perkara Qatar v. Jarak antara kedua pulau tersebut berkisar sekitar 15,5 mil laut. Pulau Sipadan memiliki luas yang sedikit lebih besar daripada Pulau Ligitan. Indonesia dan Malaysia memberikan izin eksplorasi minyak di perairan di sebelah timur Pulau Kalimantan pada era an.

Izin pertama yang diberikan Indonesia kepada perusahaan asing dikeluarkan pada 6 Oktober antara P. Di tahun yang sama, Indonesia dan Malaysia berhasil menyelesaikan perundingan batas landas kontinen, meskipun tidak meliputi wilayah di sebelah timur Pulau Kalimantan. Pada tahun , Indonesia dan Malaysia membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk mempelajari situasi kedua pulau tersebut. Sayangnya, kedua pihak tidak bisa mencapai persetujuan sehingga merekomendasikan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional.

Perjanjian Khusus RI - Malaysia. Kedua negara kemudian menyampaikan notifikasi bersama kepada Mahkamah Internasional tertanggal 2 November yang pada pokoknya meminta mahkamah untuk memutus kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan traktat, perjanjian, dan bukti-bukti lain yang disampaikan oleh para pihak. Tidak hanya itu, Indonesia juga menyusun tim dari lintas instansi nasional. Klaim Indonesia Dalam rangka meyakinkan para hakim Mahkamah Internasional, Indonesia mengajukan tiga argumentasi.

Dua argumentasi disampaikan secara tertulis, dan satu argumentasi alternatif diajukan ketika oral pleadings. Pertama, bahwa kedaulatan Indonesia atas kedua pulau tersebut diperoleh berdasarkan Konvensi 20 Juni antara Inggris dan Belanda.

Konvensi ini mengatur penetapan batas di Pulau Kalimantan antara Belanda dan negara-negara di Pulau Kalimantan yang berada di bawah protektorat Inggris Raya. Dengan demikian, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang berada di sisi selatan garis menjadi milik Belanda.

Kedua, sekiranya mahkamah menolak klaim pertama Indonesia, maka Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut atas dasar Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Ketiga, Indonesia mengajukan bukti-bukti effective occupation yang ditunjukkan oleh Belanda dan Indonesia sebagai dasar untuk membuktikan adanya kekuasaan Indonesia atau Belanda terhadap Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan.

Indonesia juga merujuk pada aktivitas nelayan di perairan sekitar Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagai bukti adanya effective occupation. Pertama, Malaysia berpendapat bahwa kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu yang kemudian secara berkelanjutan diteruskan kepada Spanyol, Amerika Serikta, Inggris Negara Borneo Utara , Inggris Raya, hingga akhirnya ke Malaysia.

Kedua, Malaysia juga mengajukan klaim atas dasar effective occupation. Bukti-bukti yang diajukan Malaysia berupa penguasaan dan pengelolaan penyu dan pengambilan telur penyu oleh Inggris, pembentukan wilayah suaka burung di Sipadan pada , dan pembangunan mercusuar di kedua pulau oleh otoritas kolonial British North Borneo pada tahun an yang kemudian dirawat secara berkala oleh Pemerintah Malaysia.

Dalam pandangan mahkamah, Konvensi tidak dimaksudkan untuk mendelimitasi batas di wilayah perairan sebelah timur pulau Kalimantan dan Sebatik atau menetapkan kedaulatan atas pulau-pulau lainnya. Kedua negara dianggap tidak bisa memberikan bukti kuat bahwa Sultan Bulungan ataupun Sultan Sulu menguasai kedua pulau tersebut. Dengan demikian, sekalipun Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai penerus dari kedua kesultanan tersebut, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak termasuk wilayah yang kemudian diwariskan kepada Indonesia dan Malaysia.

Pada akhirnya, Mahkamah Internasional menggunakan analisis terhadap klaim effective occupation dan berkesimpulan bahwa klaim yang diajukan oleh Malaysia lebih menunjukkan bukti adanya effective administration atas kedua pulau tersebut dibandingkan klaim yang diajukan oleh Indonesia.

Secara khusus ditegaskan bahwa effective occupation harus memiliki karakteristik legislatif dan pengaturan. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat membuktikan adanya tindakan Belanda atau Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut, terlebih lagi Indonesia tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam Perppu Nomor 4 Tahun Pemberitaan media nasional tentang putusan Ligitan - Sipadan.

Padahal tidak demikian! Putusan Ligitan-Sipadan justru menunjukkan bahwa effective occupation merupakan metode lapis ketiga atau paling tidak bukan yang utama dalam menentukan kedaulatan. Hal pertama yang ditilik oleh Mahkamah Internasional adalah dokumen perjanjian internasional. Putusan mahkamah dapat dianalogikan seperti menentukan kepemilikan sebuah mobil. Tentunya, faktor utama adalah dengan merujuk pada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor BPKB , bukan dengan melihat siapa yang menguasai mobil tersebut.

Apabila BPKB tidak ditemukan, maka ahli waris dari orang yang dianggap pernah menguasai mobil tersebut lah yang berhak untuk memiliki. Satu-satunya potensi kehilangan pulau yang nyata adalah sebagai dampak dari perubahan iklim. Ilustrasi pulau Foto: Bagas Putra Riyadhana Sebagai penutup, riwayat Indonesia di Mahkamah Internasional ini adalah bentuk pengejawantahan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan juga menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi perkembangan hukum internasional, khususnya dengan semakin jelasnya pengaturan mengenai interpretation of treaties, the rule of succession, dan effective occupation.

Indonesia senantiasa mengedepankan langkah damai dalam menuntaskan permasalahannya dengan negara sahabat.

BIOCHEMISTRY SOLUTIONS MANUAL PDF

Sipadan dan Ligitan

Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional Kronologi sengketa Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana. Sipadan dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita, awal bulan lalu. Ini, gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun cottage. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km2 itu, kini, siap menanti wisatawan.

CASEVISION CLEARCASE CONCEPTS GUIDE PDF

Sengketa Sipadan dan Ligitan

Oleh: Suhendra - 6 Juni Dibaca Normal 1 menit Kasus Sipadan dan Ligitan bermula pada , kemudian berakhir pada setelah ada keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan kedua pulau itu sah menjadi milik Malaysia. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tesebut namun tidak berhasil mencapai kesepakatan final. Kedua negara kemudian bersepakat untuk memberi status quo kepada Sipadan dan Ligitan pada Indonesia dan Malaysia berusaha menyelesaikan masalah terkait kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan pada t hingga melalui perundingan namun gagal mencapai kesepakatan. Pada , Indonesia dan Malaysia juga sempat mencoba membuat terobosan dengan menetapkan atau menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Moerdiono, dan Malaysia menugaskan wakil perdana menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Kedua perwakilan itu melaksanakan empat pertemuan di Jakarta pada 17 Juli dan 16 September , lalu di Kuala Lumpur pada 22 September dan 21 Juli

Related Articles